Mengapa Bisa Terjadi Peningkatan?

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu aksi perubahan secara global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan kualitas hidup masyarakat. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target, diharapkan semua tujuan dan target ini dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan utama dari 17 tujuan SDGs ini yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (End Poverty in All Its Forms Everywhere). Hal ini disebabkan bukan hanya karena meningkatnya kemiskinan di dunia selama bertahun-tahun, tapi juga menyangkut berbagai hal aspek kehidupan lainnya. 

Pada tahun 2021, menurut World Bank, Sudan Selatan menempati posisi pertama dalam negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Selain Sudan Selatan, beberapa negara dari Benua Afrika pun berada di posisi teratas dalam peringkat negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Jika dibandingkan dengan negara Indonesia sendiri, persentase kemiskinan di Indonesia sempat menurun pada 2021 yang semula 10,14% pada bulan Maret menjadi 9.71% pada bulan September. Dari persentase tersebut Indonesia berada di urutan ke 101, artinya Indonesia masih mampu untuk mempertahankan negaranya sebagai negara berkembang. Lalu, mengapa kemiskinan masih terus meningkat?

1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi

Tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar karena angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu, lapangan pekerjaan yang tersedia untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas. Selain itu, ketika pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.

2. Masyarakat pengangguran meningkat

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan di  negara manapun. Dengan bertambahnya populasi setiap tahun, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika pekerja tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja, mereka diklasifikasikan sebagai pengangguran.

Apapun faktor yang mempersulit pengurangan pengangguran, pemerintah perlu fokus pada penciptaan kesempatan kerja dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Kependudukan erat kaitannya dengan keprihatinan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu pengangguran

3. Pendidikan yang rendah

Jika seseorang dengan pendidikan yang rendah, ia akan cenderung tidak memiliki keterampilan atau wawasan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan seseorang kesulitan bersaing dengan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dalam mendapatkan pekerjaan ataupun dalam membangun usaha. Oleh karena itu, angka pengangguran yang disertai angka kemiskinan kian terus bertambah. 

4. Terjadi bencana alam

Bencana alam dapat menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dihindari dalam terjadinya kemiskinan. Segala bentuk bencana alam yang menimbulkan kerusakan dan kerugian baik dari segi harta benda maupun segi psikologis bagi masyarakat yang mengalaminya. Kehilangan harta benda tentunya dapat membantu meningkatkan persentase kemiskinan.

5. Distribusi pendapatan yang tidak merata 

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Secara umum, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas dan langka umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil.

Bandung – Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan rencana aksi global yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para pemimpin dunia untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang dimaksudkan untuk dicapai pada tahun 2030 mendatang. Tujuan 14 SDGs yaitu ekosistem lautan memiliki 10 target yang diukur melalui 15 indikator.

Ekosistem lautan memiliki peranan penting bagi makhluk hidup di bumi. Sebagaimana kita ketahui, lebih dari 70% luas bumi merupakan lautan. Setidaknya lautan telah menghasilkan lebih dari 50% oksigen planet bumi dan menyerap sekitar 30% emisi karbon dioksida yang menahan dampak pemanasan global. Lautan menyimpan sumber daya melimpah yang tidak hanya menjadi habitat bagi sebagian besar keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sumber protein bagi empat dari sepuluh orang di dunia. Secara global, nilai pasar sumber daya dan industri kelautan diperkirakan mencapai $3 triliun per tahun atau sekitar 5 persen dari PDB global. Diperkirakan 40 juta orang akan dipekerjakan oleh industri berbasis laut pada tahun 2030 menjadikan lautan sebagai kunci ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. 

Namun pada kenyataannya laut sedang tidak baik-baik saja saat ini. Menurut data yang diperoleh, 90% populasi ikan besar habis dan 50% terumbu karang hancur, semua tidak lain akibat aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memikirkan dampak kerusakan terhadap laut. Salah satu penyebabnya adalah tingginya penggunaan barang-barang berbahan plastik di darat yang secara tidak langsung menyebabkan tingginya angka sampah plastik yang masuk ke laut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti menyatakan banyak penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% sampah laut berasal dari daratan. Beliau menegaskan bahwa pencemaran sampah plastik di laut sangat mengancam kehidupan spesies laut, industri perikanan, pariwisata, dan membahayakan kesehatan manusia.

Melansir laman website United Nation Environment Programme (UNEP), diperkirakan sebelas juta metrik ton plastik yang kini masuk ke laut setiap tahunnya akan meningkat tiga kali lipat dalam dua puluh tahun ke depan. Dalam artian antara 23 – 37 juta metrik ton plastik masuk ke laut pada tahun 2040 apabila tidak dilakukan tindakan penyelesaian segera. 

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan Observatorium Bumi NASA, diperkirakan sekitar delapan juta metrik ton sampah plastik mengalir dari sungai dan pantai masuk ke laut setiap tahun. Sampah plastik tersebut tidak hanya menyebar di permukaan air tetapi juga turun sampai ke dasar laut menjadi tumpukan sampah, menutupi terumbu karang, dan merusak ekologi laut dalam jangka panjang. 

Berdasarkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh WWF, 88% spesies laut telah terdampak oleh polutan plastik di lautan. Setidaknya 2.144 spesies terancam akibat sampah plastik. Laporan menambahkan, sejumlah spesies juga menelan sampah plastik tersebut dan diduga seperlima sarden kalengan yang dijual bebas mengandung mikroplastik.

Lantas, apakah kita hanya akan berdiam diri saja setelah mengetahui kenyataan ini? Sebagai generasi muda kita harus bergerak menyelamatkan lautan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut adalah dengan cara berkontribusi dalam memaksimalkan pengelolaan yang cermat atas sumber daya global yang berkelanjutan ini. Langkah sederhana yang dapat ditempuh dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan botol air, serta mendaur ulang sampah plastik menjadi barang serbaguna yang dapat dipakai kembali. Kita juga perlu menghindari pemakaian produk yang merusak laut seperti kosmetik yang mengandung squalene hiu, perhiasan yang terbuat dari terumbu karang atau cangkang penyu, souvenir cangkang kerang dan yang terbuat dari hewan lainnya. Selanjutnya, kawasan konservasi laut juga perlu dikelola secara efektif dan kebijakan tegas perlu dibuat untuk mengurangi pelanggaran penangkapan ikan, pencemaran laut, dan pengasaman laut.

“Sudah waktunya untuk menyadari bahwa, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, kita sangat membutuhkan tindakan kolektif untuk merevitalisasi laut. Itu berarti menemukan keseimbangan baru dalam hubungan kita dengan lingkungan laut.” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Referensi : un.org, unep.org, undp.org, unric.org, oceana.org, worldwildlife.org, dw.com, ppid.menlhk.go.id, sdgs.bappenas.go.id, sdgsc.itb.ac.id

Kelompok 5 – SDGs 14 Ekosistem Lautan

Content Creator : Husna Khairiyah Az Zahra, Alfira Ardianti

Marketing : Muhammad Syahdan Husaini

Leadership : Anita Noviyani, Indah Lestari, Rizma Nabila

Public Speaking : Rani Amelia

Journalist : Firliana Vira Lestari, Renita Maharani

Administrasy & Treasury : Adila Yuniantini, Nisriina Hasnanda, Hudan Wahyudin

Kestabilan ekonomi Indonesia ternyata tidak diiringi dengan pemberian kesempatan yang sama pada setiap warga negara. Berdasarkan laporan World Economic Forum, Indonesia masih terdapat ketimpangan gender di tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia memiliki gender Gap index sebesar 0,688. Indeks tersebut besarnya 1 maka hak antara perempuan dan laki-laki di suatu negara seimbang. Demikian, di Indonesia masih ada ketimpangan hak antara gender karena masih di bawah 1.

Gender Gap Index Indonesia masi sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata Gender Gap Index dunia yang sebesar 0,677. Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender yang dihitung Badan Pusat Statistik(BPS) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk Indeks Pembangunan Gender 91,27 dan Indeks Pemberdayaan Gender 76,26 pada 2021. Semakin mendekati 100 maka kesenjangan semakin kecil. 

Di ASEAN Indonesia menempati posisi yang rendah yaiu dibawah Fhilipina, Brunei, Laos, Thailand, dan Singapura. Berdasarkan laporan Oliver Wyman, hanya 18 persen  perempuan Indonesia yang menempati tingkat komite eksekutif di Lembaga keuangan, angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia. Jumlah pekerja perempuan di sektor keuangan hanya 39,5 persen. Artinya, laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan dalam sektor keuangan.

Tidak hanya kalah jumlah, pekerja perempuan di sektor keuangan hanya 12 persen yang memiliki keahlian, angka tersebut hanya separuh dari laki-laki yang memiliki keahlian sebesar 28 persen. Tingkat inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandigkan perempuan, dimana laki-laki mencapai 40 persen sedangkan perempuan 36 persen. 

Ketimpangan gender sering terjadi di seluruh aspek kehidupan, hal ini merupakan fakta meskipun ada kemajuan di beberapa bidang. Tingkat diskriminasi setiap negara itu berbeda-beda. Perempuan memiliki dampak paling besar akibat ketidaksetaraan, padahal pada dasarnya ketidaksetaraan itu memberikan banyak dampak negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu, kesetaraan gender harus dicapai karena ia memiliki nilai tersendiri yaitu mampu meningkatkan perkembangan negara.

Pembangunan ekonomi mampu meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kita harus mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menjamin seluruh aspek kesehatan seksual sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform, mencegah pernikahan dini, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan  untuk memimpin dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

]]> 21572 https://himasta.unisba.ac.id/2022/06/19/kelompok-1-semua-berhak-mendapat-air-bersih-dan-sanitasi-aman/ Sun, 19 Jun 2022 16:53:43 +0000 https://himasta.unisba.ac.id/?p=21555 Semua Berhak Mendapat Air Bersih dan Sanitasi Aman

Sustainable Development Goals (SDGs) – Sebuah aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia khususnya Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Akses air bersih dan sanitasi menjadi salah satu target yang harus tercapai di tahun 2030 mendatang. Lalu bagaimana kondisi air bersih dan sanitasi aman di negara kita Indonesia? Sebelum lebih jauh, sangat penting untuk mengetahui apa itu air bersih dan sanitasi. Mengutip pernyataan dari World Health Organization atau WHO sebagai organisasi kesehatan internasional, air bersih merupakan air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan domestik, mulai dari konsumsi, air minum dan tentunya persiapan makanan. sedangkan sanitasi adalah usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap manusia, terutama terhadap hal-hal yang menimbulkan efek, seperti merusak perkembangan fisik, merusak kesehatan, dan kelangsungan hidup.

Saat ini ketersediaan akses air bersih bagi masyarakat dihadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian Indonesia Water Institute pada tahun 2021, telah terjadi peningkatan konsumsi air bersih secara berlebih untuk penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan cuci tangan yang meningkat 5 kali lipat dan kebutuhan mandi yang kini meningkat 3 kali lipat dari kondisi normal atau sebelumnya. Dari kajian yang berbeda, tepatnya dalam laporan Water Environment Partneship in Aisia (WEPA), Indonesia memiliki 6% potensi air dunia. Namun, prediksi yang dilakukan oleh kajian resmi pemerintah mengatakan pada tahun 2040 Jawa akan kehilangan hampir seluruh sumber air bersih. Beberapa pemicu krisis air yang terjadi mulai dari perubahan iklim, pertambahan penduduk, hingga alih fungsi lahan. Sesuai dengan data Pusat Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR, satu orang di Jawa bisa mendapatkan 1.169 m3 air per tahun. Tentunya ketersediaan tersebut akan semakin menurun hingga mencapai 476 m3 per tahun pada tahun 2040 nantinya. Angka tersebut dapat dikategorikan sebagai kelangkaan total. Badan dunia UNESCO pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 ltr/org/hari. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah. Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/per kapita/hari; Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter/per kapita/hari; Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter/per kapita/hari; Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter/per kapita/hari; Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter/per kapita/hari. SDGs keenam juga menargetkan peningkatan pembangunan jangka menengah nasional dimana dasar-dasar untuk air minum yang dikelola dapat aman untuk diformulasikan. Tahun 2030 adalah tahun target tercapainya 100% peningkatan akses, 30% keamanan akses, dan 50% akses pipa ke masyarakat. Target ini akan berhasil jikalau kinerja pengelolaan air minum bisa fokus pada peningkatan sumber, aksesibilitas, ketersediaan dan kualitas air. Membandingkan persentase akses ketersediaan air minum lewat perpipaan dengan negara-negara lain, Indonesia tergolong rendah. Maka dari itu, Indonesia perlu meningkatkan akses air minum perpipaan baik di tingkat asia maupun dunia. Salah satu proyek yang sudah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah Konferensi Air Minum dan Sanitasi (KSAN) 2022 pada Mei lalu. KSAN sendiri merupakan ajang komunikasi dan advokasi terbesar di sektor Sanitasi dan Air Minum yang dirancang untuk meningkatkan komitmen tercapainya target 100% akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan. KSAN 2022 mengangkat tema “Aksi Nyata Membangun Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Untuk Semua”, dengan fokus memperkuat profil sektor air minum dan sanitasi, serta memperkuat komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk mencapai akses aman serta berkelanjutan.

Berdasarkan data UNICEF, hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Tempat yang mereka gunakan untuk buang air besar yaitu sungai, ladang, semak, hutan, parit, jalan atau ruang terbuka lainnya. Sayangnya, buang air besar sembarangan tidak hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan anak dan masyarakat. Kotoran manusia dan air limbah yang tidak diolah secara tepat dapat mencemari air dan menunjang penyebaran penyakit seperti diare dan kolera. Faktanya seperempat dari semua anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia menderita diare. Bukan mitos bahwa diare merupakan penyakit pembunuh bagi anak di bawah 5 tahun di negara kita. Sesuai dengan tujuan keenam SDGs, program Indonesia Sehat merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2030, pada tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan Program Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Germas). Gerakan tersebut bertujuan membiasakan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang sehat. Program ini memiliki beberapa fokus seperti membangun akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, instalasi kesehatan masyarakat, serta pembangunan sanitasi dan pemukiman yang layak huni. Ketiganya merupakan kekuatan dasar yang menjadi fondasi Germas. Gerakan ini melibatkan semua komponen bangsa demi membudayakan mekanisme hidup sehat. Ada tujuh langkah Germas yang mesti dilakukan masyarakat dalam rangka membiasakan pola hidup sehat. Langkah-langkah itu adalah melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Langkah yang terakhir (menggunakan jamban) merupakan salah satu program perbaikan sanitasi buruk Indonesia. Kabar baik pada 2017, setahun setelah Germas dicanangkan, rumah tangga di Indonesia yang mempunyai sanitasi layak meningkat menjadi 67,89% (45,60 juta rumah tangga).

Upaya lain yang kerap dilakukan untuk meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi diantaranya, Program Air Minum dan Sanitasi Layak untuk Bangsa Tersebar ke 35.928 Desa atau Pamsimas. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti mengatakan peluncuran Pamsimas atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi mengusung 5 komponen sebagai prinsip pelaksanaan program yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan serta pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Adapun kelima komponen tersebut yaitu (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa, (2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, (3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, (4) Hibah insentif, dan (5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program. Diana juga menambahkan Pamsimas memiliki dua sasaran utama. Pertama wilayah yang memiliki proporsi penduduk dengan akses air minum belum 100 persen, dan yang kedua adalah penduduk dengan akses sanitasi belum 100 persen. Pemerintah Indonesia, melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kerap menerapkan konsep Ekohidrologi yang sudah diterapkan di Waduk Saguling, Bandung Barat. Ekohidrologi sendiri merupakan pengelolaan sumber daya air terpadu dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Ekohidrologi mempertimbangkan aspek hidrologi, ekologi, ekoteknologi, dan budaya untuk memenuhi target SDGs keenam.

Referensi : pu.go.id, environment-indonesia.com, santiariankit.id, suara.com, airkami.id, medcom.id, itb.ac.id, kompas.com 

Kelompok 1 – Tugas Besar

PJ : Novaida
Content Creator : Vina Afiyah Hasna & Dea Rohmayanti
Marketing : Zahra Hairiyah Putri
Leadership : Adhisty Tritania Maharani, Muhammad Rivaldi Yusuf, Najwa Randisty Aqilah & Nia Widianengsih
Public Speaking : Silva Azzahra
Journalist : Ryan Agus Nugraha
Administrasy & Treasury : Demas Mochamad Mulky, Hanna Amalia Budiman & Afifah Ulya Rosyida

Sudah beberapa musim terakhir ini, masalah perubahan iklim menjadi afeksi banyak pihak. Permasalahan ini harus menjadi perhatian khusus karena dapat mengganggu kesetimbangan populasi dan ekosistem di bumi. Apabila dibiarkan berlanjut, maka akan berdampak buruk pada manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi perubahan iklim berlanjut, maka diperlukanlah solusi atau penanganan yang tepat.

Perubahan iklim merupakan perubahan substansial pada iklim, curah hujan, dan suhu udara. Adapun definisi dari perubahan iklim menurut para ahli yaitu transformasi kondisi fisik atmosfer bumi di antaranya yaitu suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor dalam kehidupan. 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya.

Perubahan iklim biasa terjadi pada kurun waktu antara 50 sampai dengan 100 tahun. Tiap-tiap bagian iklim memberikan dampak terhadap kondisi iklim dengan tingkat dampak yang berubah-ubah. Pengaruh perubahan iklim juga dapat dirasakan pada cakupan Kawasan wilayah perkotaan hingga kawasan benua.

Sebagian besar pemicu perubahan iklim terjadi karena efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya pemusatan gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di udara. Menurut studi kasus pada jurnal Nature Climate Change, umat manusia bertanggung jawab mengakibatkan meningkatnya suhu bumi dengan perannya menciptakan atau memproduksi gas rumah kaca. Meskipun tidak seutuhnya bertanggung jawab terhadap perubahan iklim, 75 persen diketahui pemicunya adalah gas rumah kaca yang meningkat hingga melampaui angka 95 persen. Beberapa kegiatan manusia seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah dan kegiatan-kegiatan industri dapat menyebabkan peningkatan terhadap pemusatan gas rumah kaca. 

Dampak buruk dari perubahan iklim di antaranya adalah menurunnya kualitas dan kuantitas hutan; meningkatnya gas rumah kaca karena deforestasi (kegiatan mengonversikan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara tetap/permanen); menyusutnya area pertanian; menurunnya kesuburan pada lahan pertanian; menurunnya kualitas dan berkurangnya kuantitas air; meningkatkan wabah penyakit; dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri yang beriklim tropis, pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme-mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat.

Untuk penanganan perubahan iklim seharusnya bisa dilakukan dengan cara sederhana dan dapat di lakukan di kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk penanganan perubahan iklim:

1. Menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Langkah penanganan perubahan iklim yang pertama adalah dengan menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Reduce merupakan upaya meminimalisir pemakaian barang yang berpotensi menjadi sampah, dengan tujuan agar lingkungan hidup lebih terjaga dari kerusakan dan juga membantu mengurangi pemborosan. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, dengan tujuan agar sampah tersebut mempunyai nilai fungsi yang sama atau mempunyai fungsi lainnya. Sedangkan recycle adalah mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi produk atau barang baru yang bermanfaat, contohnya dengan mendaur ulang sampah plastik, kertas, botol kaca, dan limbah-limbah lainnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.

2. Menanam pohon atau tumbuhan

Menanam pohon atau tumbuhan adalah tindakan sederhana sebagai bentuk penanganan perubahan iklim. Ketika fotosintesis terjadi, pohon atau tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sehingga pohon atau tumbuhan mempunyai andil besar terhadap siklus transfigurasi atmosfer alami. Beberapa tumbuhan juga dapat mengatasi peningkatan karbon dioksida yang diakibatkan oleh manufaktur, lalu lintas kendaraan bermotor, dan kegiatan manusia lainnya.

3. Meminimalisir Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi

Mengatasi perubahan iklim dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor pribadi akan menghasilkan lebih sedikit emisi. Hal tersebut dapat mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Manfaat lain dari meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor yaitu dapat menghemat bensin sebagai bahan bakar minyak yang semakin hari semakin menipis. Selain itu, berjalan kaki dan bersepeda menjadi Sebagian bentuk kegiatan olahraga yang menyehatkan tubuh. 

4. Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Kegiatan Konservasi Lingkungan

Cara mengatasi perubahan iklim yang terakhir yaitu dengan mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan konservasi lingkungan. Bentuk yang paling sederhana atau mudah yaitu berbagi informasi kepada orang sekitar. Contohnya berbagi informasi dengan keluarga, tetangga, dan teman mengenai perubahan iklim, konservasi energi, daur ulang, dan lainnya. Selain itu, memberikan teladan yang baik untuk pelestarian lingkungan atau mengikuti dan mengajak orang lain untuk masuk dalam komunitas pecinta lingkungan.

]]> 21540 https://himasta.unisba.ac.id/2022/06/19/kelompok-8-aksi-andal-komnas-p3a-dalam-menangani-kasus-pemberdayaan-perlindungan-perempuan-dan-anak/ Sun, 19 Jun 2022 12:30:49 +0000 https://himasta.unisba.ac.id/?p=21537 AKSI ANDAL KOMNAS P3A DALAM MENANGANI KASUS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bandung – perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan. Pada tahun 2013 lalu, ragam kasus yang melibatkan kaum perempuan dan anak sebagai korban, berkembang secara signifikan dan mendesak untuk harus segera dituntaskan. Mulai dari kasus kekerasan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi anak dan perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum. Masing-masing kasus membutuhkan perhatian khusus agar penanganan yang diberikan pun tepat sasaran.

Akibat dari beragam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, sejauh ini tercatat adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 500 Mapolres, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 Provinsi dan 197 Kabupaten/Kota, serta 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit.

Adapun kasus menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak yang marak terjadi di akhir Desember tahun 2021 adalah pencabulan yang terjadi di pesantren Kota Bandung. Serta sebagai ganjarannya, pelaku bisa dihukum 15 tahun hingga 20 tahun penjara.

Dan pada tahun 2021 pula, Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait memberikan penghargaan atas kinerja Polresta Bandung dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak.

“Saya mewakili Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak memberikan penghargaan ini karena mengamati proses-proses pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak,” ungkap Aris usai memberikan penghargaan di Mapolresta Bandung, Selasa 1 Maret 2022.

Selain penghargaan yang diberikan kepada Mapolresta Bandung, selama tahun 2021 ini, DP2KBP3A Kota Sukabumi berhasil menangani sebanyak 57 kasus. Datanya tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA).

Oleh karenanya, untuk mengingatkan betapa pentingnya menjaga generasi bangsa dari kekerasan dan pelecehan seksual, PPT-PPA yang berada di bawah naungan Dinas KB-PP terus intens melakukan penyuluhan. Serta faktor internal seperti orang tua dan anak yang memiliki konektivitas yang sangat baik, maka potensi kekerasan maupun pelecehan seksual, bisa dihindari.

Kelompok 8 (teks berita)

• Azmy Minanda Hermiadi (10060121024)
• Chelsea Fitria Mubarok (10060121078)
• Diana Erviana (10060121048)
• Estu Widya Putri (10060121051)
• Kariim Kurniawan Pamungkas Andawali Putra (10060121004)
• Nazwa Aliatul Marits (10060121019)
• Puja Fauziyah Aulia Rasyidin (10060121081)
• Ratna Agustina (10060121017)
• Shalwadira Noerizha (10060121069)
• Siti Fatimah (10060121097)
• Trida (10060121073)
• Yanuar Pramana Syamsudin (10060121010)

Bandung – PBB menciptakan suatu rencana aksi global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam aksi tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan, salah satunya yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Untuk menciptakan kehidupan sehat dan sejahtera, terdapat beberapa target yang harus dicapai, salah satunya yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu dan mengakhiri angka kematian bayi baru lahir dan balita. Target dari Bappenas itu sendiri yaitu pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Namun, sampai saat ini angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih saja tinggi.

“Di Indonesia, angka kematian ibu dari data tahun 2015 dari susenas masih cukup tinggi dengan 305 per 100.000 penduduk dan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

“Indonesia masih memiliki angka kematian ibu (AKI) yang tinggi yakni 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.” tulis BKKBN dalam laman website resmi kalurahan sendangsari, Senin (27/12/2021)

Ketua Evidence Summit, Prof DR dr Akmal Taher, SpU (K) mengatakan, bahwa pemicu tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia yakni kualitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan. Selain faktor tersebut, terdapat pula faktor budaya di mana ketimpangan gender masih menjadi permasalahan saat perempuan ingin bersalin. Beberapa daerah di Indonesia bahkan masih memegang prinsip bahwa perempuan tidak berhak menentukan sendiri proses persalinannya.

Kemenkes memberikan suatu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan cara,

1. Petugas kesehatan diperbanyak di daerah terpencil yang kemampuan pelayanannya masih dirasa kurang.
2. Menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan. Baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan.
3. Obat-obatan akan dipersiapkan dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan.
4. Meningkatkan pemahaman dan memberikan sosialisai kepada masyarakat tentang kehamilan.
5. Memperbaharui riset-riset operasional atau litbang secara sederhana.

Sumber :

https://sains.kompas.com/read/2018/03/28/203300723/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-indonesia-tinggi-riset-ungkap-sebabnya

Kelompok 4
Nama Anggota:

Felisha Salsabila (10060121009)
Annisa Aryanti Utami (10060121015)
Anindya Nurul Fuadiah (10060121023)
Mufdhil Afta Zhahirulhaq (10060121029)
Kinanti Putri Kirana (10060121037)
Amanda Devanti Prameswari (10060121040)
Meilin Syabrinah (10060121052)
Rosyida Aurelia Fitri Riayah (10060121060)
Bilqis Nur Rizkia (10060121065)
Helmi Tareq Alhamdi (10060121079)
Allif Baina Nur ‘Ilman (10060121089)

Tema: Kehidupan Sehat dan Sejahtera